“Amerika dengan jumlah penduduk yang juga begitu banyak, memiliki departemen khusus untuk sektor perumahan. Padahal, backlog atau kebutuhan rumah di Amerika yang hanya 5 juta unit, jauh lebih kecil dibanding di Indonesia yang mencapai 14 juta unit. Begitu juga penambahan kebutuhan tiap bulannya, di Indonesia mencapai 800 unit setiap tahun,” tegas Asmat.

Negara-negara lain yang juga sudah berkembang dan maju seperti Singapura ataupun Malaysia, sambung Asmat, juga memiliki lembaga atau departemen khusus yang menangani perumahan. Dengan demikian, pemerintah bisa lebih fokus dan memberikan anggaran sendiri untuk merumahkan rakyatnya.

Meski begitu, Asmat yang sudah kerap menerima penghargaan, salah satunya dari Indonesia Property&Bank Award ini mengingatkan, kementerian perumahan rakyat juga harus di pimpin oleh orang yang mengerti dan paham dengan kondisi yang ada. Bukan hanya menjadi kementerian yang diduduki oleh mereka yang merupakan jatah partai.

“Saya sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo beserta jajarannya seperti Kementerian PUPR. Namun akan lebih cepat penyelesaian permasalahan perumahan seperti backlog jika ditangani oleh satu kementerian khusus dengan figur yang juga memang menguasai permasalahan perumahan,” ujar Asmat yang salah satu perumahan untuk MBR yang dikembangkannya dikunjungi oleh Presiden Joko Widodo.