Beberapa waktu lalu, terjadi polemik antara pemerintah Propinsi DKI Jakarta dengan pengembang. Pasalnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan banyak rumah susun (Rusun) yang bermasalah di Jakarta terkait pengelolaannya yang hanya dikuasai oleh pengembang tanpa melibatkan warga atau penghuni.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal  Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI) Danang S. Winata mengatakan, bahwa tidak semua apartemen yang dikelola oleh pengembang bermasalah. Oleh karena itu, berharap agar pemerintah DKI Jakarta untuk lebih bijak menyikapi dan membedakan antara pengembang bermasalah atau kategori nakal dengan yang baik.

Menurut Danang, menjadi pengurus di  P3RSI bukanlah pekerjaan yang gampang apalagi menguntungkan. Ini adalah pekerjaan sosial yang harus dilakukan, sementara mereka masih tetap harus memenuhi kewajiban sebagai penghuni. “Jadi, yang dilakukan oleh kami sebagai pengelola adalah bentuk dari tanggungjawab juga,” ujar Danang, di Jakarta, Kamis

Lebih lanjut, Danang juga menyoroti Peraturan Gubernur DKI 132/2018 yang menurut ia kurang tepat. Salah satu konsiderans dalam pembentuk Peraturan Gubernur adalah Peraturan Menteri. Terkait pengelolaan rumah susun, Pergub ini mengacu kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 23/2018.

Dari segi legal formal, kata dia, secara hierarki perundang-undangan (UU 12/2011) Peraturan Menteri seharusnya keluar sesuai dengan pasal delegasi yang sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan diatasnya. Namun sebelum penerbitan Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri sudah terlebih dahulu diterbitkan.

“Undang-undang 20/2011 memberikan mandat pengelolaan rumah susun diatur dalam Peraturan Pemerintah, bukan Peraturan Menteri. Sehingga Peraturan Menteri 23/2018 sesungguhnya mengandung ketidak tepatan secara substansi dan prosedur hukum,” jelas Danang.

Sementara terkait pengaturan pemilihan hak suara one man one vote, ujarnya, sama sekali tidak ada arahan di UU 20/2011 dari semua pasal yang ada. Malah ada tiga jenis hak di UU 20/2011 yaitu hak pengelolaan, hak pemilikan dan hak hunian, didalam Permen 23/2018 di lampiran II ditambah Hak ke empat yaitu hak pemilihan pengurus dan pengawas PPPSRS, kenyataannya hal ini menambahi dari ketentuan UU yang ada.