Penyediaan infrastruktur dasar seperti jalan, sumber daya air dan perumahan menjadi tahapan awal dalam pembangunan Ibu Kota Negara di Kalimantan. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan kajian  pembangunan infrastruktur yang lebih detil masih menunggu penetapan lokasi Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan.

“Pembangunan Ibu Kota Baru memerlukan persetujuan DPR dan akan diatur dalam Undang-Undang, Kami telah melakukan kajian beberapa alternatif lokasi di Kalimantan. Nanti apabila pertengahan Agustus 2019 ini diputuskan, maka detil desainnya akan kita buat dan mulai tahun 2020 mudah-mudahan kita bisa memulai pekerjaan fisiknya,” kata Basuki beberapa waktu lalu.

Menteri Basuki mengatakan perintah Presiden Joko Widodo agar pembangunan infrastruktur dasar daerah yang akan menjadi ibukota baru, dapat selesai dalam empat tahun. Dalam pembangunan IKN baru, Pemerintah akan mengacu pada kelestarian lingkungan, sesuai konsep city in the forest. “Ini tentunya akan menjadi perhatian dunia karena kita akan bangun IKN di Kalimantan, tetapi kita pastikan akan membangun smart and forest city. Kita tidak akan merusak heart of Borneo,” kata Menteri Basuki.

Menurut Menteri Basuki terdapat tiga hal penting yang harus diperhatikan dalam mendesain dan membangun IKN baru. Pertama, IKN baru harus mencerminkan identitas bangsa, yang diterjemahkan dalam urban design secara filosofis dari pilar-pilar kebangsaan yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 1945.